MAKASSAR,Titikberita.id — Anggota DPRD Kota Makassar Adi Akbar, S.Pd., MM mendorong penguatan tata kelola transportasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII bersama Dinas Perhubungan Kota Makassar, yang berlangsung Selasa (29/9/2026) di Karebosi Premier Hotel, Jalan Jend. M. Yusuf No. 1, Makassar.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut membahas sejumlah aspek penyelenggaraan transportasi, khususnya pengelolaan terminal, perparkiran, audit, dan inspeksi.
Adi Akbar Dorong Transportasi Lebih Tertib
Adi Akbar mengatakan, pengelolaan transportasi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehingga perlu terus mendapat perhatian dan pengawasan.
“Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki agar pelayanan semakin tertib, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Adi Akbar.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dishub Paparkan Pengelolaan Terminal dan Parkir
Kepala Bidang Terminal, Perparkiran, Audit dan Inspeksi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Irwan, SE., MM, hadir memberikan pemaparan terkait pengelolaan transportasi di Kota Makassar.
Irwan menjelaskan bahwa pengelolaan terminal dan perparkiran membutuhkan koordinasi serta pengawasan secara berkelanjutan agar dapat berjalan secara optimal.
“Pengelolaan terminal dan perparkiran membutuhkan penataan dan pengawasan yang konsisten. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan serta melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan,” jelas Irwan.
Kadishub Tekankan Sinergi
Sementara itu, Muh. Rheza, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan program Dinas Perhubungan dalam mendukung sistem transportasi perkotaan.
Menurutnya, pembenahan sektor transportasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Penataan transportasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi dengan DPRD dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai program transportasi dapat berjalan secara efektif,” ungkap Muh. Rheza.
Pengawasan untuk Pelayanan Transportasi
Adi Akbar menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah sekaligus menyerap informasi mengenai berbagai persoalan transportasi di lapangan.
“Kami ingin pengawasan ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di lapangan harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan transportasi semakin baik,” katanya.
Melalui kegiatan Angkatan XII tersebut, Adi Akbar kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD dan mengawal penyelenggaraan transportasi Kota Makassar agar semakin tertata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
