MAKASSAR,Titikberita.id— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, SS., MA, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X (Sepuluh) bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, yang digelar di Karebosi Premier Hotel Makassar, Rabu (2/9/2026).
Andi Hadi Ibrahim Baso hadir sebagai salah satu narasumber bersama Mohammad Syarief, S.STP., M.Si, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, dan H. Abd. Rauf, Lc., MA, akademisi.
Dalam kegiatan tersebut, Andi Hadi menempatkan isu kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu hal yang perlu terus dikawal melalui fungsi pengawasan legislatif.
Menurut dia, pengawasan DPRD bukan hanya berkaitan dengan melihat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan memastikan kebijakan yang dijalankan tetap memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Fungsi pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat,” ujar Andi Hadi dalam kegiatan tersebut.
Bagian Kesra Punya Peran Strategis
Sementara itu, Mohammad Syarief, S.STP., M.Si menyampaikan perspektif pemerintah daerah mengenai pelaksanaan tugas dan program Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.
Menurut Syarief, keberadaan Bagian Kesejahteraan Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan bersama DPRD menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Syarief.
Akademisi Beri Perspektif
Dari kalangan akademisi, H. Abd. Rauf, Lc., MA turut memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan kesejahteraan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat secara luas.
Perspektif akademisi tersebut melengkapi pembahasan dalam kegiatan pengawasan, sehingga forum tidak hanya melihat penyelenggaraan pemerintahan dari sisi kelembagaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kebutuhan masyarakat.
Andi Hadi Dorong Pengawasan yang Berdampak
Bagi Andi Hadi, kegiatan pengawasan menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah sekaligus menyerap berbagai informasi mengenai pelaksanaan program pemerintahan.
Ia menilai komunikasi antara legislatif dan eksekutif perlu terus dibangun agar berbagai kebijakan daerah dapat dikawal secara bersama-sama.
Melalui kegiatan tersebut, Andi Hadi kembali menunjukkan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD Kota Makassar, khususnya terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga Kota Makassar.
