MAKASSAR,Titikberita.id— Penguatan sektor perikanan dan pertanian dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Kota Makassar.
Hal tersebut mengemuka dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Hj. Irmawati Sila, SE., MM., di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Dalam forum tersebut, Irmawati Sila menyoroti pentingnya keberpihakan program pemerintah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian.
Menurutnya, sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi, tetapi juga memiliki mata rantai ekonomi yang cukup luas. Mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan dan pertanian, seluruhnya membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini penting karena berkaitan dengan ketahanan pangan sekaligus ekonomi masyarakat,” ujar Irmawati.
Ia mengatakan, pengawasan DPRD menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana program yang dijalankan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dapat memberikan dampak kepada masyarakat.
Irmawati juga mendorong agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pendampingan, pelatihan serta akses yang lebih baik terhadap berbagai kebutuhan untuk mengembangkan usaha mereka.
“Bantuan memang penting, tetapi yang lebih penting bagaimana masyarakat bisa mandiri dan usahanya terus berkembang. Pemerintah perlu memastikan program yang diberikan berkelanjutan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP., M.Si., turut memaparkan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perikanan dan pertanian di Kota Makassar.
Pembahasan juga menjadi ruang untuk melihat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan sektor tersebut di tengah dinamika perkotaan.
Irmawati menilai kondisi Kota Makassar sebagai wilayah perkotaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan sektor pertanian dan perikanan. Sebaliknya, dibutuhkan inovasi agar sektor tersebut tetap dapat berkembang dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ia berharap hasil pengawasan DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program ke depan.
“Kita berharap apa yang dibahas dalam pengawasan ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan program. Tujuan akhirnya tentu bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dan kesejahteraan yang lebih baik,” tuturnya.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IX tersebut turut dihadiri Adv. Hasan, SH., MH., CIL., dengan Hamkah bertindak sebagai moderator.
Melalui forum tersebut, DPRD Kota Makassar kembali menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
