MAKASSAR,Titikberita.id— Penguatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, S.S., M.A., dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IX bersama Kecamatan Biringkanaya, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Karebosi Premier Hotel Makassar tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus dialog mengenai pelaksanaan program pemerintah di wilayah Kecamatan Biringkanaya.
Hadir sebagai narasumber Camat Biringkanaya, Maharuddin, S.Sos., M.M., serta Dr. H. Ariady Arsal, S.P., M.Si., akademisi sekaligus dosen Universitas Hasanuddin. Andi Hadi Ibrahim Baso turut memberikan pandangan terkait pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Andi Hadi mengatakan kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan pemerintah karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan dan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga perlu terus diperkuat.
“Pemerintah kecamatan harus mampu hadir memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan responsif. Pengawasan ini penting untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Hadi.
Menurutnya, perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam menuntut pemerintah kecamatan untuk terus meningkatkan koordinasi serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia juga menilai keterlibatan akademisi dalam forum pengawasan dapat memberikan perspektif tambahan dalam melihat persoalan pembangunan dan pelayanan publik dari sisi yang lebih objektif.
Sementara itu, Maharuddin, S.Sos., M.M., memaparkan berbagai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya. Pemaparan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam melihat capaian sekaligus kebutuhan penguatan program di tingkat wilayah.
Adapun Dr. H. Ariady Arsal, S.P., M.Si., memberikan pandangan akademis terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.
Andi Hadi menambahkan, pengawasan DPRD harus menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata mengevaluasi pelaksanaan program.
“Masukan dari pemerintah kecamatan, akademisi dan masyarakat sangat penting. Semua itu menjadi bahan bagi DPRD untuk mendorong kebijakan yang lebih tepat dan memberikan manfaat lebih besar bagi warga,” katanya.
