MAKASSAR,Titikberita.id, 31 Juli 2026 — Penguatan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Makassar, Zulhajar, S.IP., M.A., yang dijadwalkan menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VII bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut akan berlangsung di Hotel Dalton Makassar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pemerintah daerah di sektor koperasi dan UKM berjalan efektif serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Forum ini akan menghadirkan Juliaman, S.Sos, selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, serta Nur Salam, S.IP, akademisi, sebagai narasumber. Sementara H. Anjas Husain, S.IP, akan bertindak sebagai moderator.
Zulhajar mengatakan koperasi dan UKM memiliki posisi penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, berbagai program pemerintah yang menyentuh sektor tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tidak berhenti pada pembinaan administratif, tetapi mampu memperkuat kapasitas dan kemandirian pelaku usaha.
“Koperasi dan UKM adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi masyarakat. Kita ingin program pemerintah benar-benar menjawab persoalan pelaku usaha, baik dari sisi kelembagaan maupun pengembangan usahanya,” ujar Zulhajar.
Menurutnya, penguatan kelembagaan koperasi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar koperasi mampu dikelola secara profesional dan memberikan manfaat optimal kepada anggotanya.
Di sisi lain, pelaku UKM juga membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kapasitas usaha dan menghadapi tantangan persaingan ekonomi.
Kegiatan pengawasan tersebut sekaligus akan menjadi ruang dialog antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat untuk membahas berbagai tantangan sekaligus menggali masukan terkait pengembangan koperasi dan UKM di Kota Makassar.
Zulhajar berharap forum tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Dinas Koperasi dan UKM dalam merumuskan langkah yang lebih tepat untuk mendukung pelaku koperasi dan UKM.
“Pengawasan ini bukan hanya soal melihat program yang sudah berjalan, tetapi juga bagaimana kita mencari ruang perbaikan agar manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” katanya.
