MAKASSAR,Titikberita.id— Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IV yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Hanura, Hj. Irmawati Sila, S.E., bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Hotel Karebosi Primer Makassar, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Muhammad Afif Azdy, S.IP., M.M., serta Brigjen Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Adeni Muhan Daeng Pabali, M.M. Keduanya memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kepatuhan wajib pajak, serta pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Andi Muhammad Afif Azdy menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga membutuhkan inovasi pelayanan, digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sementara itu, Brigjen Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Adeni Muhan Daeng Pabali menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hj. Irmawati Sila mengatakan pengawasan DPRD bertujuan memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, DPRD berkewajiban mengawal agar pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Irmawati.
Ia menambahkan, forum pengawasan tersebut juga menjadi ruang dialog antara DPRD, Bapenda, dan masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah sekaligus menghimpun berbagai masukan dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan PAD di Kota Makassar.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bapenda, dan masyarakat semakin kuat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
