MAKASSAR,Titikberita.id— Upaya memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menjadi perhatian dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VIII Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, S.E., bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar di Hotel Royal Bay Makassar, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi DPRD Kota Makassar dalam memastikan program pemerintah daerah di sektor koperasi dan UMKM berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Dr. Harryman Herdianto, S.STP., M.AP., yang memaparkan berbagai tantangan pengembangan koperasi di tengah masyarakat, termasuk strategi pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dalam paparannya, Harryman mengungkapkan bahwa koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya partisipasi anggota, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga keterbatasan akses permodalan. Menurutnya, tantangan tersebut perlu dijawab melalui pembinaan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan usaha, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Kota Makassar.
Sementara itu, Fasruddin Rusli menegaskan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Karena itu, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program pembinaan koperasi dan UMKM benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan manfaat yang dirasakan anggotanya. Melalui pengawasan ini, DPRD ingin memastikan program pemerintah mampu memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Fasruddin.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang dialog antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi koperasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan UMKM di Kota Makassar.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang profesional, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
