MAKASSAR,Titikberita.id — Pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan menjadi perhatian dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IV yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Hanura, Ir. H. Muchlis A. Misbah, bersama Dinas Sosial Kota Makassar di Hotel Grand Imawan Makassar, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar untuk memastikan program dan pelayanan sosial yang dijalankan pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara optimal.
Hadir sebagai narasumber, Masri, S.Sos., M.Si, Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, serta Abd Wahab Tahir. Keduanya memaparkan berbagai upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk pelayanan bagi warga terlantar, kelompok rentan, hingga masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dalam pemaparannya, Masri menjelaskan bahwa Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan sementara bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial sebelum mendapatkan penanganan lanjutan yang sesuai.
“Pelayanan sosial tidak hanya berbicara mengenai bantuan, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan layanan yang memadai,” ujarnya.
Sementara itu, Abd Wahab Tahir menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya penanganan berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Muchlis A. Misbah mengatakan bahwa pengawasan terhadap sektor sosial merupakan bagian penting dari upaya memastikan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pelayanan sosial yang efektif dan responsif menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program-program sosial yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar mampu memberikan manfaat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pengawasan terhadap sektor sosial harus terus diperkuat,” kata Muchlis.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang masih memerlukan perhatian bersama.
Melalui forum pengawasan tersebut, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan sosial yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Makassar.
