MAKASSAR, Titikberita.id, 7 Juni 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, dijadwalkan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IV bersama Dinas Pertanahan Kota Makassar pada Senin (8/6/2026) di Hotel MaxOne Makassar.
Forum pengawasan tersebut akan mengangkat tema Pengawasan Program Pengamanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Aset Pemerintah Kota Makassar dalam Mewujudkan Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, dua narasumber, yakni H.J. Sri Sulsilawati dan Ridwan J. Silamma, dijadwalkan memaparkan berbagai aspek terkait pengamanan aset pemerintah, mulai dari penataan administrasi, perlindungan hukum atas aset daerah, hingga optimalisasi pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hartono mengatakan bahwa pengamanan aset pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Menurutnya, keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersebar di berbagai wilayah harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kehilangan aset yang dapat merugikan daerah.
“Fasum dan fasos merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan produktif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah,” ujar Hartono.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap aset pemerintah daerah juga penting untuk memastikan seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Selain menjadi sarana evaluasi terhadap program yang dijalankan pemerintah, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan terkait pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.
Melalui forum pengawasan ini, DPRD Kota Makassar berharap tercipta sistem pengelolaan aset yang semakin profesional dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan pelayanan publik serta memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
