Jelang Forum Pengawasan, Irfan Malluserang Akan Bedah Implementasi APBD 2026 di Sektor Pariwisata

MAKASSAR, Titikberita.id, 7 Mei 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PAN, Irfan Malluserang, akan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 3 pada Jumat (8/5/2026) dengan fokus pembahasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang akan melibatkan Dinas Pariwisata Kota Makassar tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026, khususnya pada sektor pariwisata.

Forum pengawasan dijadwalkan menghadirkan Safaruddin dan Andi Rizal Otto sebagai narasumber untuk membahas arah kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan program kerja Dinas Pariwisata, serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Menurut Irfan Malluserang, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan perlu dikawal secara serius.

“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, DPRD juga akan menghimpun berbagai masukan terkait pelaksanaan program pariwisata yang dibiayai APBD 2026, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata, promosi daerah, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Forum pengawasan ini diharapkan menjadi ruang evaluasi antara legislatif dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi Kota Makassar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *