MAKASSAR,Titikberita.id — Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai PAN, Irfan Malluserang, menginisiasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Angkatan II Tahun 2026 dengan fokus pembahasan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Hotel Grand Palace Makassar.
Kegiatan ini melibatkan Kelurahan Barayya sebagai mitra dalam pengawasan, dengan tujuan memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan, sejumlah poin strategis menjadi perhatian, mulai dari perencanaan program, distribusi anggaran, hingga pengawasan realisasi kegiatan di tingkat kelurahan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah evaluasi terhadap kesiapan perangkat wilayah dalam mengimplementasikan program yang bersumber dari APBD 2026.
Kegiatan pengawasan ini menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran serta sinergi antara DPRD dan pemerintah kelurahan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal.
Lurah Barayya, Arifuddin, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam APBD dengan mengedepankan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami di tingkat kelurahan akan berupaya maksimal menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja serta memastikan setiap kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi yang intens antara DPRD dan pemerintah kelurahan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kendala di lapangan serta memastikan efektivitas pelaksanaan program.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya diskusi serta penyampaian aspirasi dari peserta terkait kebutuhan pembangunan di wilayah Barayya, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan APBD Tahun 2026 di Kota Makassar dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
