MAKASSAR,Titikberita.id— Anggota DPRD Kota Makassar Zulhajar, S.IP., MA menegaskan peran legislatif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII (Delapan) bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Minggu (6/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar sekaligus ruang untuk membangun dialog mengenai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM.
Zulhajar hadir sebagai salah satu narasumber bersama Juliaman, S.Sos, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, serta Prof. Dr. Andi Alim, SE., S.KM., M.KM, akademisi.
Diskusi dipandu oleh Syahrul Sirajuddin, SAP selaku moderator.
Zulhajar Dorong Koperasi dan UKM Terus Diperkuat
Menurut Zulhajar, sektor koperasi dan UKM memiliki posisi penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan sektor tersebut perlu terus mendapatkan perhatian dan pengawasan.
Melalui kegiatan pengawasan ini, berbagai pandangan dari unsur legislatif, pemerintah daerah, dan akademisi dibahas untuk melihat tantangan serta peluang dalam pengembangan koperasi dan UKM di Kota Makassar.
Zulhajar menempatkan fungsi pengawasan DPRD sebagai instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada tataran program, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perkuat Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Koperasi dan UKM.
Dialog bersama perangkat daerah dan akademisi diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat kebutuhan pengembangan koperasi dan UKM di tengah dinamika ekonomi masyarakat.
Bagi Zulhajar, pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII, Zulhajar kembali menunjukkan komitmennya menjalankan fungsi legislatif sekaligus mengawal sektor koperasi dan UKM sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi Kota Makassar.
