MAKASSAR,Titikberita.id— Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, S.H., mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kewilayahan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bersama Kecamatan Bontoala Kota Makassar Angkatan 8 Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Karebosi Premier Hotel Makassar, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Patahulla, A.P., M.Si., Camat Bontoala, dan Fajar Baharuddin, pemerhati, sebagai narasumber. Masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ismail mengatakan, pengawasan DPRD tidak hanya bertujuan melihat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan itu penting karena kita ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang mereka alami dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujar Ismail.
Menurut Ismail, pemerintah kecamatan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu bagian pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kecepatan merespons persoalan dan kemampuan mengoordinasikan kebutuhan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Patahulla menyampaikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Bontoala. Ia juga memberikan tanggapan terhadap sejumlah masukan yang disampaikan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
Sementara itu, Fajar Baharuddin memberikan pandangan mengenai berbagai persoalan kewilayahan serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah perlu terus dibangun agar kebijakan yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ismail menilai berbagai masukan yang muncul dalam kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Yang kita cari bukan sekadar persoalan untuk dibicarakan, tetapi solusi. Kalau ada yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan, kita dorong untuk ditindaklanjuti. Kalau membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kota, tentu akan kita kawal sesuai kewenangan DPRD,” kata Ismail.
Ia menambahkan, pengawasan yang efektif membutuhkan keterbukaan dari pemerintah sekaligus partisipasi masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di tingkat kewilayahan dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan jalan keluarnya.
Ismail berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, pemerhati, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kecamatan Bontoala.
“Pemerintahan yang baik bukan hanya soal program yang banyak, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dijalankan,” tutup Ismail.
