MAKASSAR,Titikberita.id, 7 Agustus 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, S.E., M.Si., dijadwalkan menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar pada Sabtu (8/8/2026) di Hotel MaxOne Makassar.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Strategi Mewujudkan Masyarakat Sadar Koperasi sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi Menuju Kemakmuran Bersama.” Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pemerintah daerah di sektor koperasi dan UMKM berjalan efektif serta mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
Forum tersebut akan menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, sebagai narasumber. Ia dijadwalkan memaparkan berbagai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap koperasi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai wadah ekonomi bersama.
Hartono mengatakan koperasi memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Karena itu, peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam koperasi dinilai perlu terus didorong melalui pembinaan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Koperasi bukan hanya tentang kegiatan usaha, tetapi bagaimana masyarakat dapat tumbuh bersama melalui kekuatan ekonomi yang dibangun secara kolektif. Kesadaran berkoperasi perlu terus ditingkatkan agar koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi rakyat,” ujar Hartono.
Menurutnya, pengawasan DPRD juga diperlukan untuk memastikan program pembinaan koperasi dan UMKM tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas strategi penguatan koperasi, forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi koperasi dan pelaku UMKM, termasuk tantangan pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, serta peningkatan daya saing.
Hartono berharap kolaborasi antara DPRD, Dinas Koperasi dan UMKM, gerakan koperasi, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, produktif, dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD Kota Makassar berkomitmen mendorong kebijakan pemerintah daerah yang memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjadikan koperasi sebagai salah satu instrumen menuju kemakmuran masyarakat secara bersama.
