MAKASSAR,Titikberita.id, 28 Juli 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Hanura, Hj. Irmawati Sila, S.E., dijadwalkan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IV bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar pada Rabu (29/7/2026) di Hotel Karebosi Primer Makassar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan Bapenda mampu meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Forum pengawasan akan menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Muhammad Afif Azdy, S.IP., M.M., serta Brigjen Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Adeni Muhan Daeng Pabali, M.M. sebagai narasumber. Keduanya dijadwalkan memaparkan strategi optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga penguatan tata kelola pendapatan yang transparan dan akuntabel.
Hj. Irmawati Sila mengatakan pengawasan terhadap sektor pendapatan daerah merupakan bagian penting dari tugas DPRD untuk memastikan setiap potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan demi mendukung pembangunan Kota Makassar.
“Pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, DPRD perlu memastikan seluruh kebijakan dan program Bapenda berjalan efektif, transparan, serta mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan,” ujar Irmawati.
Menurutnya, forum tersebut juga akan menjadi ruang dialog antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan terkait pengelolaan pendapatan daerah, termasuk tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi sumber-sumber PAD.
Ia berharap hasil pengawasan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sehingga mampu mendorong kemandirian fiskal Kota Makassar sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Makassar berkomitmen terus mengawal tata kelola pendapatan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
