MAKASSAR,Titikberita.id, 23 Juli 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, S.E., M.Si., dijadwalkan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar pada Jumat (24/7/2026) di Hotel MaxOne Makassar.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Forum pengawasan akan mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar” dengan menghadirkan narasumber Dra. Neta Juliantini, M.T., Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar, dan Muhammad Akbar Rasyid, S.T., Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Kegiatan akan dipandu oleh Rahmat selaku moderator.
Hartono mengatakan pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Demikian pula pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib agar mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Pengawasan ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Begitu pula aset daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik,” ujar Hartono.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sekaligus menghimpun berbagai masukan dari narasumber dan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap kegiatan pengawasan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset daerah, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berkomitmen terus mengawal tata kelola keuangan dan aset daerah agar semakin efisien, transparan, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
