MAKASSAR,Titikberita.id — Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi fokus dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, S.E., M.Si., bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar di Hotel MaxOne Makassar, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar, Dra. Neta Juliantini, M.T., dan Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muhammad Akbar Rasyid, S.T.. Kegiatan dipandu oleh Rahmat selaku moderator.
Dalam pemaparannya, Neta Juliantini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, penguatan sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Sementara itu, Muhammad Akbar Rasyid memaparkan pentingnya pengelolaan aset daerah secara profesional, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan aset. Ia menilai aset pemerintah harus dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hartono mengatakan, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran. Begitu pula aset daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan Kota Makassar,” ujar Hartono.
Ia menambahkan, forum pengawasan tersebut juga menjadi ruang dialog antara DPRD, BPKAD, dan masyarakat dalam mengevaluasi berbagai kebijakan pengelolaan keuangan serta menghimpun masukan untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang lebih efektif dan profesional.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
