MAKASSAR,Titikberita.id — Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muchlis A. Misbah, kembali akan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VI Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pendidikan.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026, di Hotel Karebosi Premier Makassar, dengan menggandeng Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai mitra pelaksana.
Forum pengawasan ini akan menghadirkan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (Kabid SMP) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Akhmad Muhajir Arif, dan mantan Anggota DPRD Kota Makassar periode 2019–2024, H. Hasanuddin Leo, sebagai narasumber. Sementara jalannya kegiatan akan dipandu oleh Arfah selaku moderator.
H. Muchlis A. Misbah mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan pendidikan di Kota Makassar.
“Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Akhmad Muhajir Arif menyambut baik pelaksanaan forum pengawasan tersebut. Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Forum ini menjadi ruang yang baik untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan di dunia pendidikan sekaligus mencari solusi bersama demi peningkatan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.
Hal senada disampaikan H. Hasanuddin Leo yang menilai kegiatan pengawasan merupakan wadah strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Semakin banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, semakin besar pula peluang pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang telah dijalankan,” ungkapnya.
Melalui pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VI, diharapkan lahir berbagai rekomendasi konstruktif guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
