MAKASSAR,Titikberita.id – Pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bersama Kecamatan Tallo Kota Makassar Angkatan VI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, S.H., di Karebosi Premier Hotel Makassar, Minggu (7/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam melihat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas pelayanan kepada masyarakat, koordinasi pemerintahan wilayah, serta upaya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tallo.
Dalam forum tersebut, hadir sebagai narasumber Sekretaris Kecamatan Tallo, Dr. Bau Asseng, S.T., M.Si., dan pemerhati publik Muhammad Ali, S.H.
Dr. Bau Asseng dalam pemaparannya menjelaskan mengenai peran Kecamatan Tallo dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kecamatan memiliki peran strategis karena menjadi salah satu perangkat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Tallo merupakan salah satu wilayah administrasi dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan terdiri atas sejumlah kelurahan yang membutuhkan dukungan pelayanan pemerintahan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan penguatan layanan publik dan koordinasi pemerintahan wilayah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pelayanan masyarakat membutuhkan sistem yang berjalan baik, mulai dari koordinasi antarperangkat daerah hingga keterlibatan masyarakat. Kecamatan memiliki peran dalam memastikan pelayanan dan pemberdayaan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga,” ujar Dr. Bau Asseng.
Selain aspek pelayanan, forum tersebut juga membahas pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan daerah. Menurut Dr. Bau Asseng, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses pembangunan melalui berbagai program yang mendorong kemandirian dan partisipasi warga.
Sementara itu, pemerhati publik Muhammad Ali, S.H., menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyampaikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik menjadi indikator penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Anggota DPRD Kota Makassar Ismail mengatakan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Masukan dari pemerintah wilayah dan masyarakat menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki,” kata Ismail.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat.
