MAKASSAR,Titikberita.id— Upaya pengamanan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik Pemerintah Kota Makassar menjadi perhatian dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan 4 yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, bersama Dinas Pertanahan Kota Makassar di Hotel MaxOne Makassar, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pengawasan Program Pengamanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Aset Pemerintah Kota Makassar dalam Mewujudkan Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif” sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah.
Hadir sebagai narasumber, H.J. Sri Sulsilawati dan Ridwan J. Silamma yang memaparkan pentingnya perlindungan aset daerah melalui penataan administrasi, sertifikasi lahan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurut para narasumber, pengelolaan aset yang baik merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang sehat dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Hartono menegaskan bahwa aset pemerintah daerah harus dijaga dan dikelola secara profesional agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kehilangan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan, pengamanan fasum dan fasos menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan produktif.
“Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, DPRD berkepentingan untuk memastikan seluruh aset pemerintah terlindungi dengan baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” ujar Hartono.
Menurutnya, keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial memiliki fungsi strategis dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut, peserta juga menyampaikan berbagai masukan terkait status aset pemerintah, pemanfaatan lahan fasum dan fasos, serta pentingnya percepatan penataan dan pengamanan aset milik daerah.
Hasil dari kegiatan pengawasan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan aset sehingga mampu mendukung pembangunan Kota Makassar yang lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.
