MAKASSAR,Titikberita.id, 25 Mei 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PAN, Irfan Malluserang, akan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 5 pada Selasa (26/05/2026) dengan fokus pembahasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2026.
Dalam forum pengawasan tersebut, Herryman Herdianto dijadwalkan menjadi narasumber utama untuk memaparkan berbagai program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dibiayai melalui APBD, termasuk pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses permodalan dan pemasaran.
Irfan Malluserang mengatakan bahwa pengawasan terhadap sektor koperasi dan UMKM menjadi penting karena bidang tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap program yang telah dialokasikan dalam APBD harus dapat diukur manfaat dan dampaknya, terutama bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran program pemerintah.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disahkan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Melalui kegiatan pengawasan ini, kami ingin melihat sejauh mana program koperasi dan UMKM mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa forum tersebut juga akan menjadi wadah untuk menghimpun berbagai aspirasi dan masukan terkait tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, hingga perluasan jaringan pemasaran produk lokal.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program koperasi dan UMKM yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, DPRD Kota Makassar berharap sektor koperasi dan UMKM semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah.
