MAKASSAR,Titikberita.id— Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 5 yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PAN, Irfan Malluserang, Selasa (26/05/2026).
Kegiatan tersebut membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya program-program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha dan penguatan kelembagaan koperasi.
Hadir sebagai narasumber, Herryman Herdianto yang memaparkan berbagai program strategis yang telah dianggarkan dalam APBD 2026, mulai dari pembinaan koperasi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, penguatan akses permodalan, hingga pengembangan usaha berbasis digital.
Dalam pemaparannya, Herryman menegaskan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja, sehingga membutuhkan dukungan program yang berkelanjutan dari pemerintah.
“Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi dan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Harapannya, pelaku usaha lokal semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Irfan Malluserang menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan anggaran yang telah ditetapkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sektor koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program yang telah dialokasikan dalam APBD harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Karena itu, DPRD berkepentingan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target dan memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Irfan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Melalui forum pengawasan tersebut, peserta turut menyampaikan berbagai aspirasi terkait akses permodalan, pendampingan usaha, pemasaran produk lokal, hingga penguatan koperasi di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Hasil pengawasan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program koperasi dan UMKM yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
